Konsultasi Publik Startegi Sanitasi Kota Kediri

Kelompok kerja (pokja) sanitasi kota Kediri mengadakan acara “Konsultasi Publik Strategi Sanitasi Kota Kediri” di Hotel Palace pada Senin (21/12). Acara yang dihadiri 140 undangan itu terdiri dari satuan kerja (satker) dinas atau instansi di Kota Kediri, kalangan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) pemerhati sanitasi, kepala kelurahan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

“Kami mengundang semua elemen masyarakat. Tujuan kami agar sanitasi Kota Kediri bias lebih baik,” jelas Bambang Basuki Hanugerah, ketua pokja sanitasi Kota Kediri. Dia m,engungkapkan, sanitasi itu mencakup empat bidang. Yakni air limbah domestic atau rumah tangga, persampahan, drainase lingkungan, dan penyediaan air limbah. Dan, saat ini draft strategi sanitasi Kota Kediri 2010-2014 merupakan dokumen yang telah disusun oleh tim pokja sanitasi Kota Kediri. “Anggota dari pokja ini berbagai elemen. Mulai dari LSM hingga media massa,” ungkapnya.

Mulai 2010, strategi sanitasi Kota Kediri diharapkan bias menjadi dasar komitmen. Baik oleh eksekutif maupun legislative untuk memperbaiki sanitasi di Kota Kediri.

Sementara itu, Wali Kota Kediri Samsul Ashar mengungkapkan, kedepan upaya untuk memberdayakan masyarakat utamanya yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penanganan sanitasi perlu ditingkatkan. Untuk masalah sector persampahan di Kota Kediri, timbunan sampah yang terus meningkat tiap tahun. “Lahan yang dimiliki TPA hanya seluas 2,5 hektar. Karena itu perlu pelaksanaan 3R di Kota Kediri, yakni reduce, reuse, dan recycle,” sambung Bambang.

Selain itu, kata dia, Kota Kediri juga mengalami kekurangan drainase. “Data terakhir menyebutkan, masih ada 65 persen area yang belum memiliki drainase yang memadai,” imbuhnya.

Sedangkan Subagyo, salah satu tokoh masyarakat, mengatakan saat ini perlu dilakukan upaya untuk mendorong terwujudnya kesinambungan dalam program pola hidup bersih dan sehat (PHBS). “Perlu juga dipikirkan bagaimana agar sampah di Kota Kediri ini pada masa yang akan dating berubah menjadi bahan rebutan untuk bahan baku dan diolah menjadi barang bernilai,” ungkap Subagyo.

Sebelum menyusun sanitasi, tim pokja sanitasi Kota Kediri melakukan survey resiko kesehatan lingkungan ini untuk mengetahui PHBS dan ketersediaan fasilitas samitasi di Kota Kediri. Hasilnya, dari 46 kelurahan di Kota Kediri ada tujuh kelurahan yang dinyatakan berisiko tinggi. Yakni kelurahan Ngampel, Setonopande, Jagalan, Dandangan, Banaran, Bangsal, dan Burengan. Sedangkan 20 kelurahan dinyatakan berisiko menengah, 10 kelurahan dinyatakan kurang berisiko, dan sembilan kelurahan tidak berisiko.